PUSAT RISET ILMU KEPOLISIAN

Tahun 2012 Unsyiah mendirikan lembaga kajian itmu Kepolisian dengan nama Pusat Studi Ilmu Kepolisian Unsyiah yang dipimpin oleh Dr. Muzakkir Abu Bakar, S.H., M.H dan Dr. M. Gaussyah, S.H.,M.H sebagai Sekretaris. Berbagai kegiatan dengan Kepolisian Republik Indonesia dan lembaga internasional seperti IOM (International Organization for Migration). Sekedar gambaran bahwa pusat kajian ilmu Kepolisian hanya terdapat 3 (tiga) di dunia akademik di Indonesia yaitu ; Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro dan Universitas Syiah Kuala. Pada tahun 2014 posisi ketua pusat studi dipimpin oleh Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H., dan M. lqbal,S.H., M.H., sebagai Sekretaris. Dimutai pada tahun 2014 kegiatan pertama sekali dilakukan adatah membenah tata kelola Kepolisian Daerah Aceh, yang pada saat itu Kapolda Aceh dipimpin oleh Irjen Pol Husein Hamidi. Pada tahun itu juga Pusat Studi Ilmu Kepolisian membentuktim untuk membuat instrument penilaian indeks tata kelola Kepolisian bersama dengan tim dari Kemitraan dan Mabes Pohl. Kegiatan tersebut berjatan setama 3 (tiga) tahun dan Pusat Studi Ilmu Kepolisian terus melebarkan kajiannya ke Pelayanan Publik yang terdapat pada Kepolisian Republik Indonesia. Pelayanan publik yang telah dilakukan kajian dan penilaian meliputi pelayanan publik pada SKCK yang terdapat dalam fungsi Intel dan pelayanan publik SIM yang berada dibawah fungsi Lalu Lintas selain itu Pusat Studi Ilmu Kepolisian juga melakukan pembuatan Road Map Binmas (Pembinaan Masyarakat) yang berada dibawah Baharkam Polri. Pusat Studi Ilmu Kepolisian diganti namanya menjadi Pusat Riset Ilmu Kepolisian pada tahun 2018 dan pimpinan digantikan oleh M. lqbal, S.H., M.H., menjadi Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian didampingi Mirja Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Sekretaris dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 268/UN11/KPT/2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala-kepala Pusat Riset dalam Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala. Pada tahun 2019 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan berbagai agenda akan dilakukan beberapa agenda besar diantaranya ; pembuatan Road Map Brimob Polda Aceh, Restrukturisasi Lembaga Polri yang memakan waktu lama dalam penelitian, Restrukturisasi Kurikulum Kelembagaan Pendidikan Pohl, Penilaian pelayanan publik Kepolisian di Baintelkam dan Polres-Polres yang ada di seturuh Indonesia.